Agar tidak terjadi tumpang tindih penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pemprov DKI memperketat aturan penerimaan bantuan tersebut. Jika tahun 2014, sebanyak 572.000 siswa di ibu kota mendapat KJP. Tahun 2015, hanya tercatat 489.150 siswa calon penerima. Jumlah tersebut setelah dilakukan verifikasi ulang terlebih dahulu sehingga data yang dihasilkan lebih valid.

KJP itu kan membantu siswa yang tidak mampu. Itu harus digunakam untuk keperluan sekolah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, pengurangan jumlah penerima KJP dikarenakan adanya verifikasi ulang. Sehingga penerima KJP saat ini semakin akurat.

"Itu berarti data kita semakin akurat. Jadi sudah banyak yang tidak berhak lagi menerima atau dia bukan penduduk DKI. Ini data semakin valid," kata Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (21/5).

Dia menyebutkan bahwa verifikasi data sangat diperlukan. Sehingga KJP yang diterima tepat sasaran bagi siswa yang membutuhkan. Terlebih, pemberian KJP ini memang bertujuan untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

"KJP itu kan membantu siswa yang tidak mampu. Itu harus digunakam untuk keperluan sekolah. Bukan untuk misalnya beli pulsa atau handphone," ujarnya.

Menurutnya, mulai tahun ini juga, sistem pemberian dana KJP diubah. Jika sebelumnya dana KJP yang diterima siswa bisa untuk tarik tunai. Saat ini hanya bisa digunakan untuk transaksi elektronik atau non tunai. "Tujuannya agar tidak disalahgunakan," tandas mantan Walikota Blitar itu.